BEA SISWA S2, MAU ???

Dengan ini kami informasikan bahwa Direktur German Academic Exchange Service (DAAD) memberikan beasiswa bagi masyarakat Indonesia, dengan program sebagai berikut:

1. Long-term Research Grants, for Master Graduates of All disciplines (holding S2 degree for PhD in Germany)

2. Short-term Research, for Post Doctoral and DAAD Alumni

Bagi peserta yang berminat dapat segera mengajukan aplikasi kepada kantor DAAD Jakarta Gedung Summitmas I lantai 19 dan Surabaya DAAD Information Poin c/o The International Village Universitas Surabaya. Batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 15 Oktober 2011.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tautan website:

DAAD ScholarshipLongterm DAAD ScholarshipResearch Stay DAAD Scholarship

»»  READMORE...

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1432 H

»»  READMORE...

SEKOLAH GRATIS = WACANA?

Tidak henti-hentinya Menteri Pendidikan M Nuh mendengungkan agar tidak ada iuran apapun yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) bagi sekolah yang tidak termasuk dalam RSBI. Bahkan seakan masih terus membekas di telinga rakyat Indonesia yang memang sudah MEMIMPIKAN sekolah untuk rakyat. Sekolah yang murah tapi bukan murahan, sekolah yang gratis dari segala macam pungutan.

Tapi nasib pernyataan M Nuh di beberapa media utamanya TV sama dengan iklan atau promosi barang dagangan saja. Kadang dilihat, diperhatikan dan dikomentari tapi tidak sedikit dicuekin bahkan dicaci.
" Ah.. sekolah murah, sekolah gratis itu kan iklan di TV supaya besok dalam pemilu dipilih lagi" kurang lebih demikian tanggapan rakyat tentang "iklan"sekolah di Indonesia.

Bahkan sempat dijadikan joke joke seperti KALAU PINGIN SEKOLAH YANG TIDAK MBAYAR YA SEKOLAH AJA DI TV.

Woow sudah sedemikian parahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pernyatan seorang menterinya? Mengapa demikian.

Benar. Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji-janji para Elit Poitik yang konon akan memberikan sekolah gratis bhkan pendidikan gratis bagi konstituennya saat mereka kampanye. Silahkan simak arsip arsip janji mereka saat musim kampanya. Baik kampanye Partai Politik maupun Pilpres, pilgup sampai pilbup.

Tema atau isu kebanyakan adalah JIKA saya terpilih menjadi INI ITU AKAN say perhatikan agra Rakyat bisa menikmati pendidikan , kesehatan yang murah bahan semua akan ditanggung pemerintah.

Namun fakta berbicara lain. Untuk PPDB saja yang bahkan Pak Nuh mengancam akan menindak tegas Sekolah yang menarik iuran yang dikaitkan dengan PPDB, tidak pernah digubris oleh penyelenggara pendidikan.

Di bawah ini ada beberapa FAKTA dan mungkin ribuan atau bahkan jutaan fakta yang sangat kontradiktif dengan Pernyataan Pak Menteri itu.

Beberapa FAKTA yang dapat terangkum di sini antara lain:
PPDB SD
- harus memberi INFAK yang onon sudah persetujuan Komite.
- Wajib membeli pakaian seragam termasuk pakaian olah raga
- Membeyar administrasi yng besarnya kisaran Rp 10.000.
- Wajib membeli atribut seperti bet, topi, dasi yang bertuliskan SD tersebut.
PPDB SMP
- Uang pendaftaran kisaran 10.000 sampai 25.000
Catatan : Setelah diterima ada yang mewajibkan Daftar Ulang dengan melunasi biaya2 - Titipan Uang Pakian Seragam
- itipan SOP Bulan Juli bahkan ada yang sampai Agustus
- Titipan langganan LKS
- Titipan beli Atribut seperti topi, bet maupun dasi
- Dan ada pula UANG PEMBANGUNAN yang nominalnya bervariassi antara ratusan sampai jutaan.

PPDB SMA
- Uang pendaftaran kisaran 10.000 sampai 25.000
Setelah dinyatakan diterima wajib melunasi
- Titipan Uang Pakian Seragam
- itipan SOP Bulan Juli bahkan ada yang sampai Agustus
- Titipan langganan LKS
- Titipan beli Atribut seperti topi, bet maupun dasi
- Dan ada pula UANG PEMBANGUNAN yang nominalnya bervariassi antara ratusan sampai jutaan.
- Uang Prktikum bagi SMK
dll dll

Jika berangkat dari fakta yang demikian memang secara DEBAT KUSIR pernyataan P Nuh ada benarnya bahwa TIDAK ADA PENARIKAN IURAN YANG DIKAITKAN DENGAN PPDB, yang ada adalah biaya untuk KEPERLUAN ANAK ITU SENDIRI dalam mengikuti pendidikan. Demikiankan atau saya yang salah persepsi? Atau memang ANAK ORANG MISKIN TIDAK BOLEH SEKOLAH ? Semua kembali kepada hati nurani kita masing-masing.

»»  READMORE...

GAJI KE 13 .....AKHIRNYA ???

Jakarta - Setelah sempat tertunda karena masalah birokrasi bulan lalu, akhirnya pemerintah mencairkan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunan.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto dalam pengumumannya yang dikutip, Sabtu (2/7/2011).

"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan
Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai
negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan," tutur Agus.

Dikatakannya, untuk pegawai untuk PNS pusat, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh masing-masing satuan kerja ke
KPPN dilakukan pada Juli 2011.

"Untuk penerima pensiun/tunjangan, dibayarkan melalui PT Taspen (Persero)/PT Asabri (Persero) pada bulan Juli 2011," imbuh Agus.

"Untuk PNS daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota pelaksanaan pembayaran gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2011 dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011," tukas Agus.

»»  READMORE...

PERLUKAH MOSI TIDAK PERCAYA KPD MARJUKI ?

Selasa, 28/06/2011 16:23 WIB
Ketua DPR Usulkan Penghentian Sementara Penerimaan PNS
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan dilakukan moratorium penerimaan PNS. Alasannya, seleksi PNS tak efektif dan kerap salah sasaran. ( van / ndr )

Ini pimpinan lembaga tinggi negara kok kalau ngomong tidak dipikir dulu. Bahwa di pelosok negeri ini masih membutuhkan GURU yang PNS... Tahu data atau tidak?
Alasan beliau sangat normatip. Jika sistem rekrutmen yang dipersalahkan, ya sistem itu saja yang diperbaiki bukan MENGHENTIKAN PENERIMAAN PNS COZ Negeri ini masih membutuhkan PNS. Contoh untuk Guru.
Guru PNS Kelahiran 1950 an yang akan PENSIUN tahun 2011 an ini jumlahnya SUAAANGAT BUANNYAK. INI Ketua DPR RI yang katanya mewakili Rakyat Indonesia kok tidak tahu. Lalu beliau mewakili siapa"? Jika Tahun 2011 sampai 2012 tidak ada pengangkatan PNS untuk Guru maka BERAPA JUTA KELAS TIDAK ADA GURUNYA dan BERAPA JUTA MURID harus berbagi guru.
Lagi pula tidak ada sejarahnya negeri bangkrut karena mengangkat pns, yang ada negeri MORAT MARIT KARENA YANG MEWAKILI RAKYAT KORUPASI.

Kalau beliau hanya sekedar usul, maka tidak ada salahnya kalau sayapun sebagi pemilik syah republik ini usul
" BAGAOMANA KALAU RAKYAT INDOONESIA MEMBUAT MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA DPR UTAMANYA KETUANYA YANG BERMEREK MARJUKI " JANGAN MARAH PAK MARJUKI... karena ini baru usulan... OK. Nah kalau anda MARAH maka CALON CPNS YANG BERJUTA JUTA INI AKAN SAMA MARAHNYA SEPERTI JIKA PAK MARJUKI MARAH .


Nah.. mari kita simak Komentar DETEKKER atas PERNYATAAN ORANG YANG SATU INI :

CINTA
kenapa sih tiap lht mukanya marzuki selalu pengen ngelu dahin
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

rakjat ketjil
Kami sebagai rakjat ketjil juga mengusulkan penghentian sementara penerimaan anggota DPR untuk pemilu selanjutnya sampai batas waktu yang belum ditentukan. thumbs
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

rered
PAk Marzuki.saya punya usul bagaimana kalo DPR di nonaktifkan saja untuk sementara...Karena tak ada gunaya mereka yang duduk disana...anda tidak tahu apa yang terjadi di daerah terpencil di negeri ini,anda hanya duduk manis di kota sana...PNS segalanya bagi rakyat-rakyat kita....DPR aja yang di nonakifkan....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

PNS ABDI PEJABAT
Memang menyedihkan sekarang ini PNS tidak mengabdikan diri lagi pada rakyat, bangsa dan negara. SekarangPNS itu lebih menjadi abdi pejabat bupati, walikota, gubernur, yang semuanya berasal partai politik maupun pribadi pejabat tsb.. Semua aliran uang dan pejabat eselon 1, 2, 3, dll dikendalikan oleh partai yang menang pemilu. PNS yang kerja baik loyal rakyat dan bangsa tetapi tidak sepaham dengan kebijakan pejabat akan dinonjobkan, dan secara perlahan kelaparan dan ujungnya akan mati, sedangkan PNS yang sepaham dengan parta dan dapat setor akan diberikan jabatan walaupun PNS itu dungu, tidak bermoral, bodoh dan b3go. Saran Pak Presiden sudah saatnya semua rekening parpol dan pejabat daerah bupati, walikota, gubernur harus dperiksa oleh KPK, Kejaksaan, BPK, polisi jika terbukti suruh kembalikan uang tersebut beserta bunganya kemudian pecat. Kalau ngak mau hukum mati siapa saja yang terlibat.. thumbs
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

lebih penting
Dan lebih penting lagi adalah membubarkan DPR. Ga guna, sampah semua !!!!!!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Bantan Wacono
nanti terima CPNS lagi jelang Pemilu 2014, untk dongkrak demokrat yg BABAK BELUR...
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

karim
PNS tidak efektif kerjanya... entah mo melayani ato dilayani , Penerimaan PNS harus dihentikan, sebelum reformasi birokrasi dilakukan sehingga kinerja PNS menjadi efektif dan efisien... Sorry yach kalo nilai untuk PNS sy nilai dari poin 1-10 , saya kasih nilai 2. untuk apa mengaji orang dengan nilai 2, membebani APBN dan APBD.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

yayak
Yang perlu ditata itu sistemnya. Pola pemerataan jumlah pns di setiap instansi mulai dari puat sampai daerah. Gue amati pemerintah tidak jeli and tidak profesinal dalam penataan jumlah pns. Daerah2 tertentu terjadi kelebihan sementara didaerah2 lain masih banyak yang kurang.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Palembang
KLO KITA SEMUA MAU JUJUR SEBAGIAN BESAR PNS YG BNR2 BEKERJA MELANI MASYARAKAT MUNGKIN HANYA 20 - 30% AJA..SISANYA ANDA BSA MENJAWAB SENDIRI...BLM LAGI MSLH BERSIH ATAU TIDAKNYA PROSES PENERIMAAN MENJADI PNS ITU SENDIRI...YG ADO KLO PAGI2 PADA MAAF 'NGERUMPI'...KLO ADA UANYA BARU DEEH KERJA DAN INI SDH MENJADI RAHASIA UMUM.......UNTUK SEMENTARA MENGHAPUS SISTEM SEPERTI INI ADA BAIKNYA MEMANNG PENERIMAAN PNS DIHENTIKAN MUNGKIN BISA SMPAI 5 THN..AGAR BUDAYA ITU SEDIKIT BISA HILANG.......MERDEKAAAAA...!!! !!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan


irha
Sebaiknya Ketua DPR aja dan anngota DPR yg di pecat dan DPR di bubarkan biar uang rakyat bisa di nikmati oleh rakyat sendiri krn itu sdh Hak nya rakyat daripada uang rakyat di bagi2kan oleh sesama pejabat dan digunakan tuk jalan2 keluar negri sedangkan rakyat semakin jatuh miskin...
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

MORATORIUM KEBOCORAN ANGGARAN
SARAN PAK KETUA DPR YANG HARUS MORATORIUM ITU ADALAH APBN YANG BOCOR DI DPR KATA RUMOR SAMPAI 10 % DARI APBN DAN DIDUGA AKIBAT ADANYA PERMAINAN PIMPRO DENGAN KOMISI ANGGARAN DPR RI YANG SEKARANG INI TELAH MENYERET NASARUDIN, DAN NILAI UANGNYA SEKITAR Rp 100 TRILIYUN, HAL ITU BUKAN RAHASIA LAGI SEMUA ORANG JUGA UDAH TAU PAK, KALAU UANG ITU UNTUK MENGANGKAT PNS BARU MAKA ITU MENJADI STIMULUS PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA RI YANG LUAR BIASA. DAN SECEPATNYA UU HUKUMAN MATI BUAT KORUPTOR DAN UU PEMBUKTIAN TERBALIK SEGERA DISAHKAN. GIMANA BOS thumbs
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Nyasarudin
masa esby penerimaan PNS besar-besaran tuk mendulang suara...yg di terima pegawan instansi yg banyak pegawai honor dari keluarga2 pegawai yg tiggal di komplek instansi tsb..jd 2004 smpai 2009 brp jumlah suara di dulang dari penerimaan PNS...,2014 sdh tdk boleh mencalonkan pendulangan di kurangi ya..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

pns
yang harus di moratorium itu anggota DPR... bukan pns... dasar * ..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

dave
INDONESIA MEMANG NEGARA TERGOBLOK DI DUNIA....., SDH KEBANYAKAN PNS....., TENTARA JUGA KEBANYAKAN.......LIHAT AJA....TENTARA NGAK ADA KERJAAN....TIAP TAHUN MSH MEREKRUT......LAGIAN APA FUNGSI DARI KORAMIL2 DAN KODIM2......KAN SDH ADA POLISI DI DAERAH.....JUSTRU KL MEREKA ADA DI DAERAH....MALAH TIDAK AMAN....KRN BANYAKNYA OKNUM TNI YG JADI BEKING DAN TUKANG PALAK...... thumbsdown thumbsdown thumbsdown
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Tontowea
gimana gak membebani keuangan negara kalo setiap kecamatan dimekarkan jadi kabupaten ini semua hanya akal2an saja sementara pelayanan kpd masyarakat gak ada juga hasilnya manaaaa????
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Kolonedale
yg benar bukan hentikan tapi pecatin tuh PNS, Polisi dan Jaksa krn gak ada kerjaan hanya korup, mafioso sama maling uang rakyat dgn makan gaji buta
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

callysta
lebih baik ga ada PNS pak, dr pada jd ajang korupsi dan nepotisme, terutama di daerah tiap ada penerimaan CPNSD, berlomba2 pasang tarip ratusan juta, katanya sih andil pejabat pusat jg. Mendingan ga ada aja, dr pada jd ladang korupsi...lebih baik warga negara Indonesia menjadi wirausaha diberi pendidikan semacam kursus wirausaha, dr pd berbondong2 daftar PNS dan TKI. thumbsdown
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

callysta
ya kita sdh kismin, krn yg enak para petinggi negeri, dan koruptor pissman
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

wong ndeso
Lain kata: anggaran belanja pegawai tidak bisa dikorup, klo bisa dirubah menjadi belanja proyek masih bisa dapat setoran wajib kepartai. Lanjutkan korupsinya gan! winner
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

sahid bagong
INI baru 100% aku dukung dibanyak daerah penerimaan PNS dibuat ajang mengumpulkan anak, saudara dan kolega juga pungli. dengan memoratorium penerimaan PNS berarti memutus dosa berseri kasihan yg pintar tapi tak pnya uang dan saudara.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Yusuf
Kuncinya adalah reformasi birokrasi yang saat ini mandeg. Banyak hal yang perlu dilakukan: penyempurnaan dan pembuatan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian, serta peningkatan kemampuan pengelola kepegawaian di lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebaiknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memimpin dan mengerakkan perbaikan birokrasi.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Rakyat Kecil
OEEE PAK KETUA DPR, CUBO SEKALI² SURVEI DIDAERAH², BAGAIMANA PROSES PENERIMAAN CPNS.... KALO G ADA DUIT 150 JT SUSAH UNTUK JADI PNS, PENERIMAAN CPNS JADI LADANG MATAH PENCAHARIAN PEMDA, CONTOHNYA DI JAMBI, SEBAHAGIAN KECIL PNSNYA YANG LULUS MURNI, SELEBIHNYA NYOGOK SMUA, HANCUR DECH NEGERE INI KALO SEPERTI INI TERUS, YANG KAYA MAKIN KAYA, YANG MISKIN TAMBAH MELARAT.!!!!!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

mbah maridjan
DAFTARO DADI PEGAWE LEE,,RA MONGSO UDAN RA MONGSO KETIGO URIPMU MULYO ..(itu bkn omong kosong..) lipsrsealed
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

edhi
baru tahu dia.. padahal bukan untuk reformasi birokrasi aja uang yang sudah disia-siakan... please... mikir dikit donk!!!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

surganya PNS
indonesia surganya para pns,,klo djpng pns pd ngontel
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

monang
setuju pak, ide yang harus di dukung sebelum negara ini jadi bangkrut
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

konyol
seharus DPR Aja yg di hilangkan g ada gunanya habis kan uang negara aja
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Alex
sdh terlambat pak,,, seharusnya dari dulu,,,, faktanya sekarang seleksi cpns itu jadi ladang korupsi pemda, coba buka mata dan telinga, trus terjun ke daerah khususnya di tingkat kabupaten, untuk jadi PNS sdh ada tarifnya, ini mengabaikan kualitas si cpns, tentu saja kalau jadi pNS krna punya duit jgn harap akan maksimal, akhirnya hanya jd beban apbn dan berpeluang cari balik modal,,, ga percaya,,,? coba aja ke Kabupaten OKU SELATAN, bnyak yg tertipu lg krna menumbuhkan peluang orng untuk jadi calo cpns, dan daerahnya mengalami kemunduran krna jabatan di duduki oleh orng yg tidak kompeten.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

cah ndeso
Pemerintah bekerja bukan demi rakyat tp demi partai dan citranya....karena mereka berharap masih ada piala citra lagi...
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

joko
dasar latah .............................. .............!!!!!! rame2 moratorium TKW...... sekarang moratorium PNS......... besok........... ..apalagi yg mau dimoratorium..............
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Geblek Besok akan ada moratorium anggota DPR, karena nggak ada fungsinya, nggak mewakili rakyat tapi mewakili uang.

cah ndeso
Gak usah ngurusin PNS urusin tuch anggota DPR....berani pecat anggotanya yg korupsi seperti Nasar....dll.
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

KABAYAN BIASALAH....MEMBELOKAN PERAKTEK KORUP YG SEDANG MARAK SEKARANG TUUH...DI ,SANA...????
JobLess
segera di buat putusan nya, moratorium penerimaan PNS untuk 5 thun ke depan. itu adalah jalan yang sangat tepat. jangan membebani apbn untuk hal yang gak penting. :) gunakan tegnologi bisa efektif mengurangi jumlah PNS. karena ini bukan padat karya.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

ari
setuju, bila penerimaan PNS dihentikan. Begitu pola sukwan yang ada di pemerintah, karena hanya akan membebani keuangan negara. toh, yang sukwan juga berdasarkan KKN. lovestruck
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

joko
negara ini dipenuhi oleh pejabat yg asbun.... digaji besar manfaatnya untuk rakyat sangat kecil.....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

yusup
Penerimaan PNS kalau bisa yang dari SLTA, karena kalau dari Sarjana mereka akan mengincar untuk menduduki jabatan, trus siapa yang mau jadi pelaksana atau stafnya..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

irna akbar
Mau menambah sarjana nganggur ya pak??????!!!!!!!!!!!!!!! Sebe lum menghentikan walau sementara, yaa bapak akan tetap dapat acungan jempol asal menjamin pekerjaan yang layak badi masyarakat, minimal wat semua lulusan wajar 12 tahun. OK!!!!!!!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

djahar
yg asbun bunyi lagi.. Kalau seleksi yg bemasalah, itu-nya dong yg diperbaiki. Urusin kolegamu dulu tuh: Nazaruddin, masak anggota dewan yg terhormat kabur begitu saja!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

agung
beginilah seorang pemimpin kalau tidak siap menjadi pemimpin , hampir seluruh jajaran instansi pemerintah berantakan terutama masalah data dan administrasi , lagi 2 akibat politisasi , dan hanya untuk cari aman kedudukan , mayoritas mentri yang ada sekarang tidak layak menduduki pos kementriannya , lagi 2 Presiden hanya mementingkan aman diposisinya ditambah lagi ANGGOTA DPR nya seperti itu . MAU KEMANA BANGSA INI .
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Pengamat
Beberapa kesimpulan saya: 1. Jumlah PNS berlebih 2. Negara lagi bokek 3. Pengurus negara gak bisa kreatif cari duit (pajakin rakyat doang) 4. Pengelolaan uang negara payah
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

wid
Hai para anggota dpr yang katanya orang intelek, kenaapa kepandaian politikmu untuk mepolitiki rakyat. harusnya itu yang betul2 membuat beban anggaran keuangan itu malah oknum2 yang ada disitu, kok ini masalahnya malah dilempar ke yang lain, emangnya gedung dpr segede aitu gak ada kacanya un tuk mengaca po?
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan
Hery Sumbing
saya juga bkn PNS,tp kyanya lebih tepat adalah bubarin DPR aje om,,lembaga paling terkorup dinegeri ini,,beban biaya negara habis buat bayar gaji sama kesejahteraan lo lo pade,kaga guna!
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Aden SETUJU...SETUJU...DPR PERAMPOK UANG RAKYAT
Riandy
Saya bukan PNS, tapi saya heran sekali pembaca detik.com mudah sekali disetir oleh sebuah isu atau wacana. Ini menggambarkan cara berpikir tidak rasional dan sangat emosional, misalnya tudingan bhw (hampir) semua PNS tidak efisien, malas dsb. Tuduhan ini terlalu digeneralisasikan ke PNS. Di sini sistem yang salah, bukan individunya. Jika di posisi PNS, saya yakin kemungkinan besar kita juga akan seperti mereka. Lebih baik kita mulai kebaikan dari diri kita dan orang2 terdekat kita.
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Destiny Ini baru komentar berbobot. Sebenarnya tulisan kita menunjukkan intelektualitas kita.
tikus
kenapa ga DPR nya aja di berhentikan semua pak..?? kalau semua anggota DPR diberhentikan, sepertinya negara ini jauh lebih sejahtera.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Calon Koruptor
sabar pak, tunggu dulu, jangan dulu diberlakukan peraturan seperti itu, tunggu saya pns dulu baru bikin aturan baru ya pak....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Ibro
Yang jelas 2014 moratorium untuk semua setuju ?
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

honorer
tolong pa pikirkan dulu nasib peg.honorer yang sudah mengabdi 5 thun lebih. mneurut saya yang harus di hentikan adalah jalan2 ke luar negeri para anggota DPR, karena sampai detik ini tidak ada yang menjadi landasan keberhasilan DPR jalan2 keluar negeri.dan gaji mrk seharusnya 2 x lipat gaji PNS golongan 4.bukan 1000 % dari gaji PNS tertinggi.tolong anggota DPR pikirkan itu
5 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Rakyat Mulai Muak inilah salah satu calon koruptor masa depan alias generasi penerus gayus, kalau gak senang jadi honorer keluar aja napa, dipikirannya hanya nuntut dan nuntut aja, gitu diangkat jadi pns kerjanya keluyuran aja dipasar loak.
kiyer @rakyat.. Mana si honorer dapat kerjaan di swasta?? PNS sekarang diisi orang: 1 Beruntung 2. Duit sogokan banyak 3. Anak pejabat. Sedangkan kualifikasi ??? nol besar. Coba saja kalo berani adu kompetensi antara PNS dan pegawai swasta yang levelnya setingkat... Ane berani bertaruh 99% menang karyawan swasta
Rakyat petani aja yang tersiksa akibat kelangkaan pupuk gak sampe berkoar2 kayak lo, siapa suruh lo jadi tenaga honorer, kalau memang gak suka keluar aja, kayak dibutuhkan aja lo.
Anggota DaPuR derita lo
Petani masih mending lo bisa jadi tenaga honorer dari pada saya jadi petani karena gak ada koneksi di instansi pemerintah padahal saya lulusan s1.
marjuki ngali
Saya juga akan usulkan penghentian anggota DPR, karena merekalah yang TIDAK EFISIEN selain PNS
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

PENeeS
99% orang daftar PNS karena ingin kerja santai, bisa bolos dan pulang kapan saja, nggak pake target dan dateline, dapat uang pensiun dan mendapatkan gengsi di mata masyarakat. intinya, orang swasta kerja mati2an, bayar pajak cuma untuk gaji pemalas dan koruptor!!
5 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

irna akbar Survey anda berdasar apa?? Tuhan memberi jabatan atau pekerjaan sebagai amanah dan ujian.

oksa banyak pns kerja 24 jam nonstop. Apa anda tau itu?

1 kalo orang cuma tau kulit tapi ngomong sampe ke daging ya gini jadinya ... ckckck
eMPALbrewok HUUAAAAAAA.......HUHAHUAAAAAAA AAAA.......HUAAAAAA..... lucubangetlo lucubangetlo ENTE SALAH GAN YANG BENAR 100%...... lucubangetlo lucubangetlo lucubangetlo lucubangetlo
kocak deadline bukan dateline

juki
Boleh juga tuh bila perlu kurangi setengahnya, supaya pajak yang kita bayar ada manfaatnya dikit, mazzzaaa sih kita bayar pajak untuk ngasih makan ke orang pelamas dan korup (PNS),..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

harman kardon
saya usul juga, semua anggota DPR berhenti dulu setahun, supaya nggak menambah APBN dan kebencian rakyat. Toh keberadaan DPR hanya menghamburkan duit rakyat dan menambah kebencian..........
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

saya pns
Sekali ini ane setuju ama lo Juk.. pusing kepala ngliat pns2 baru yg ga tau kerja, cuma duduk2 doang, disuruh kerja malas eh malah nanya duit jalan..buset...!! tapi ane lebih setuju lg kalo ente moratorium kan pileg, cmana, berani kah dikau Juk???
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Ibro
Maka lihat mental pns yang hasil dagang sapi loyalitas dan tanggung jawab ga ada ? Pantes kmdisi negara kita kaya gini jauh di banding malaysia dan bruney
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Jojon
PNS jadi beban negara....masak jumlahnya sdh 5 jt.....gua bayar pajak cuma untuk gaji PNS yg sebagian besar nggak profesional, pemalas, tukang bolos, korupsi.....di rampingkan dong, kalau perlu di pangkas jadi 3 juta saja......gak rela tiap bulan pajak gua untuk gaji mereka.....kita bisa hidup tanpa PNS.....justru PNS jadi beban
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

PNS woi... PNS juga bayar pajak. gaji PNS juga dipotong pajak. jangan anda kira rakyat bayar pajak hanya untuk menggaji PNS. komentar modal dengkul ya begini ini. PNS yang memiliki rumah dan harta lainnya juga kena pajak. biar anda tau. jangan asal komentar... thumbsdown thumbsdown
Pancung
Pancung PNS yang suka keluyuran di Mall thumbsdown
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

ngasal
kampret,, Nih orang ngomong ngasal.. Gedung DPR ,Tunjangan pensiun anggota DPR, tunjangan studi banding, dll itu yang harus di tinjau ulang kalau mau mengamankan APBN.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Gondes
Setuju Pak Zuki...Penerimaan PNS harus lebih selektif..bukan karena kuat nyogok aja...Penerimaan PNS hanya menjadikan banyak orang menjadi penyuap...nambah dosa bangsa.. thumbs
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

jukiiii
bagaimana kalo ga usah ada pemilu lagi tuk milih DPR. Toh sama aja ga ada manfaatnya buat rakyat, anggota DPR hanya mementingkan golongan dan partai aja. Gimana Pak Juki pissman
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

pargiwiyono
jumlah pegawai negri 4,5 juta mau uang semua ...kalikan rata rata Rp2,5juta per bulan Rp11,25trilyun per bulan ...satu tahun artinya harus bayar pegawai negri Rp135 trilyun itupun belum bayar yang pensiun haahhahaha untuk negara kaya mah nggak apa apa lha kalau kita wis mas pikeren dewe.............kerja santai negara bangkrut
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

pertamax
Kali ini MARZUKI layak diacungi JEMPOL, tapi ni pertamax thumbs
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

honorer
terus bmana dgn tnaga honorer yg telah mengabdi lebih dari 5 tahun...????!!!
2 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Lho Lho, Mengabdikan atas kesadaran secara sukarela, knp?
midin sejak 2003 (kalau tidak salah) pemerintah sudah menetapkan tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer. Kalau sekarang ada tenaga honorer ya jangan berharap bisa diangkat jadi PNS.
wong biasa
sutuju aku.... kalo perlu birokrasi di swastakan biar tau perbandinganya,biar tau kalo pns hobinya cuma cuti bersama....
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Hobi cuti? Sbg pns,sy srg sedih ketika cuti bersama.krn jatah cuti tahunan sy jd dipotong.ketika org lain cuti brsama hr raya,kami hrs jaga 24 jam d pelayanan kesehatan.
JUKITUL
juki ... juki ... gak mikir kamu ., pengangguran semakin bertambah, yg pantas di moratorium itu anggota dpr utamanya pe.de karena di situ bercokol para koruptor
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

PNS Vertikal
Kali ini saya setuju dgn Bpk Marzuki, msh bnyk PNS yg ditempatkan tidak profsional, sesuai dgn bidang keahlian shg mempengaruhi kualitas kinerja, terutma intnsi pelayan publik. Kuantitas perlu, tetapi lebih penting kualitas..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Brul
Woi Marzuki ALing , bukan rekrut PNS yg dihentikan. Tp kepala kau tu yg harus d bekam.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

pargiwiyono
betul ni tumben pak maryuki bicara positip ,saya sebagai orang arus bawah dan kalau melihat yang namanya pns kadang gerah karena seorang pns yang dipikirkan hanya kerja ringan menjalankat tugas tua dapat pensiun . banyak pns yang kerjanya males malesan toh dapat pensiun juga
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

pengangguran
pemerintah sharusnya tetap membuka lowongan cpns,.untuk kurangi pengangguran
2 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan
biar adil gmn klo kita semua rakyat indo jd pns semua..gajinya jd kecil bgt ndak mslh asl dikin rata..jd adil gitu lhoo,, semua dpt jatah uang dr pemerintah.. thumbs thumbs
Andi bukan solusi, tp berpeluang membuat negara semakin kerdil,, apa lg untuk jadi PNS udah ada tarif nya,,,
chep
hei marjuki ali.. kmu tuh yang tak tau malu.. yg harus dihntikan tuh bukn pnerimaan pns tapi gedung dpr.. aku tau kmu mau gdungx ampe gax jadi akibat ngegaji pns.. kita harus ingat pngangguran sngt bnyk di indonesia, klian anggota dpr hrusx kasian pd para pengangguran..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

UU PORNOGRAFI
HUKUMAN SANKSI MORAL TIDAK CUKUP. PENJARAKAN LUNA MAYA CUT TARI PERUSAK GENERASI BANGSA. UU PORNOGRAFI HARUS DITEGASKANHUKUMAN SANKSI MORAL TIDAK CUKUP. PENJARAKAN LUNA MAYA CUT TARI PERUSAK GENERASI BANGSA. UU PORNOGRAFI HARUS DITEGASKANHUKUMAN SANKSI MORAL TIDAK CUKUP. PENJARAKAN LUNA MAYA CUT TARI PERUSAK GENERASI BANGSA. UU PORNOGRAFI HARUS DITEGASKANHUKUMAN SANKSI MORAL TIDAK CUKUP. PENJARAKAN LUNA MAYA CUT TARI PERUSAK GENERASI BANGSA. UU PORNOGRAFI HARUS DITEGASKAN
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

akar teroris upaya pemeberantasan telor-is d anah air bsa d;blg sukses,,tp ko kyknya telor-is tiada habis2nya..hrs dcari biangnya telor-is winner winner winner winner

zhafirah
haha ........... bener nih ..... winner juara klu bener2 terjadi kayanya dunia itu hanya didunia wayang .... berhenti itu yg kelihatan yg gak kelihatan yg bikin penyakit2 untuk negara ini. coba usut aja .... rata2 bawaan ini itu memo ini memo itu .... pissman percuma. ............ klu gak percuma itu ada buktinya baru thumbs
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

»»  READMORE...

PERNYATAAN MENTERI NUH DIANGGAP TONG KOSONG ?

DETIK NEWS Selasa, 28/06/2011 14:43 WIB

Mendiknas: Jangan Ada Pungutan Masuk SD atau SMP
Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Memasuki musim pendaftaran sekolah, pungutan liar dikhawatirkan marak terjadi. Karena itu, Mendiknas Muhammad Nuh meminta agar masyarakat waspada dan tak segan mengadukan jika ada praktik tersebut. ( mad / rdf )

Sontak saja pernyataan yang "klise" tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat melalui komentar di detik news pula. Sebagian besar bernada "miring" / pesimis. Artinya masyarakat di dunia maya TIDAK PERCAYA begitu saja dengan omongan menteri yang satu ini.
Pertanyaannya adalah MENGAPA mereka tidak percaya? Jelas jawabnya bahwa pernyataan tersebut sangat berbeda dengan keadaan sesungguhnya di lapangan, yakni masih adanya "pungutan" di luar apa yang dilarang oleh Pak Menteri.

Benar penerimaan peserta didik baru tidak ada pungutan sama sekali, yang ada hanya "
1. titipan uang SOP bulan juli bahkan ada yang sampai agustus (2 bulan)
2. Uang pendaftaran meskipun kecil.
3. Titipan INFAQ atau sejenisnya, meskipun ini menyangkut ibadah.
4. titipan MEMBELI PAKAIAN yang dikoordinir oleh sekolah atau semacamnya yang sudah pasti harganya lebih mahal dari jika membeli sendiri
5. titipan uang pembangunan dan atau apapun istilah lainnya yang dianggap "legasl"
6. titipan uang untuk membeli LKS/Buku dan atau semacamnya.

Lebih menyakitkan lagi , berbagai macam dalih untuk PPDB ini dijadikan alat "menarik" iuran dari orang tua/wali yang akan mendaftarkan siswa siswinya di SD maupun SMP seakan mendapat "legalitas" dari pejabat atau atasan langsung dari sekolah tersebut.

Pernyataan Pak Menteri juga sudah pernah kita dengar sejak bergulirnya reformasi di negeri ini, tapi pernahkan ada pernyataan bahwa OKNUM KS/GR/PEJABAT DIKNAS diberhentikan karena menarik pungutan=pungutan yang dikaitkan dengan PPDB? Jelas jawabnya TIDAK PERNAH ADA SEJARAHNYA.

Bahkan ada sindiran begini " PINGIN SEKOLAH GRATIS ? NDAFTAR SAJA DI TIVI "
Kalimat ini sudah 2 atu 3 tahun yang lalu kami dengar.

Komentar masyarakat di dunia maya melalui detiknews sebagian kami rangkum seperti ini :
1. MENTERI BELAJAR JUJUR
BELAJAR JUJUR DIMULAI DARI MENTERI PENDIDIKAN M NUH.. GURU2 KETULARAN JUJUR, KELAK LAHIR MANUSIA2 INDONESIA YANG JUJUR...
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

2. mentri asal njeplak
persis sama juragannya si beye, semua indah.. tapi faktanya: tong kosong nyaring bunyinya! coba mendiknas kasih tahu rakyat, dimana sekolah tanpa pungutan di negeri ini.. pakai lapor segala, wong alamatnya saja gak genah!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

3. Minteri Pendidikan
Harus jeli baca omdo si Minteri ini. Pungutan liar beda loh sama Pungutan sukarela wajib. Wani piro?????????????
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

4. kutu bugil
Hahahhaa........... jangan cuma omdo aja bos........turun ke daerah.di smp negeri 8 purwokerto, setiap siswa baru dipungut iuran 4 JUTA!!! dan ITU WAJIB!!!
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

5. SIK
Dari omongan nya saja sudah ketahuan bodo nya. Pinter nya hanya di akademis doang. Kalau cuma mentri model begini mah, banyak ... ribuan. Mending mundur secara sukarela, atau diam lebih baik. Tidak usah muncul di tv lah .... udah ketahuan bahlul nya
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

6. AMANAH KONSTITUSI
SESUAI KONSTITUSI PANCASILA DAN UUD 1945 MEMANG TUGAS NEGARA WAJIB MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SEHARUSNYA BUKAN HANYA GRATIS SEHARUSNYA JUGA DIBERIKAN BEA SISWA DAN BUKU GRATIS. JANGAN MURID JADI SAPI PERAHAN ANTARA PENGUSAHA PERRCETAKAN DENGAN OKNUM PEMERINTAH ATAU KEPALA SEKOLAH DALAM PENGADAAN BUKU. OKE BOS
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

7. sapaaja
dikomentari? emang diatas ada yang baca?
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

8. ito
halah....memang ngak ada pungutan pak....cuma iuran sukarela memaksa....kok ngak tau aja....la mbok turun ke bawah.....biar tau keadaan yg sebenarnya....rakyat kecil dah muak dengan keadaan ini,....makin lama pungutan makin tambah parah....apalagi Sekolah yang katanya' RSBI'....hanya untuk mengalang dana.....dan luar biasa....di daerah saya uang pembangunan minim 2,5 jt...sragam dll..bisa sampai 700 rb...dan parahnya lagi uang spp 250 per bulan...belum lagi yg lain.....dan yg katanya 20% untuk si miskin cuma tipuan belaka...dan yg paling parah prestasi RSBI di daerah saya kalah dengan yg reguler....lengakplah sudah kebobrokan dunia pendidikan kita....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

9. prihatin
pak menteri.. saya selaku orang tua justru kasihan sama sekolah n guru2 yang jujur..BOS n BOP ngak tiap bulan,,trus kl blm keluar ,operasional uang siapa yang harus dipake??..sekolah yang namanya SSN..namanya doang tp haknya ngak diberikan..ngak boleh mungut..jumlah murid dibatasi..uang sama aja dengan sekolah reguler..tapi tuntutannya banyak..kasihan..harusnya ini kewajiban PEMERINTAH..tp orang2 yang mendidik anak saya yang dicaci maki..
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

10. LOL
ah rahasia umum klo pungli2 itu...dwn sekolah pasti nutup2in klo ada pungli juga, jd gk bakal terbukti dah percuma ngadu jg..hahhaha...wong klo mau pinter yo mesti py duit lah..klo gk punya duit ya jgn mimpi....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

11. Kolonedale
mendiknas jgn cuman omdog spt SBY yg sdh kebiasaan lempar wacana tetapi no anction datangin tuh sekolah2 yg sdh mulai mintain duit ortu dgn berlindung dibalik komite sekolah yg selama ini menjadi setan gantayangan krn dijadikan ajang KKN buat para guru dan komite sekolah padahal dlm kondisi sekarang untuk makan saja sulitnya minta ampuuun krn harga kebutuhan makin mencekek leheeerrrr
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

12. Rizal Lubis
Berharap sesuatu yang tak mungkin Pak Mentri ...... jaman sekarang sekolah ko tanpa pungutan, mustahil ..
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

13. ella
anakku lulus SD negeri dipaksa bayar uang rekreasi 125 rb, ikut gak ikut sama aja...harus bayar..sekarang ijazahnya disita sekolah..gara2 gak bayar...padahal duit segitu bisa buat kebutuhan nyari sekolah...
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

14. digitata
Bingung juga kalo dibilang disini tukang pungut disitu tukang pungut, tetapi jika bertanya bukti ngumpet semua. Please... kalo ada yang nakal masyarakat berani kasi bukti. Jadi bisa diusut. Tanpa bukti gak bisa ngomong apa-apa... Mari kita komplain dengan bertanggungjawab.
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan
15. s19li
itu cuma tiori pak,................!! prakteknya terima murid baru uang pembangunan diatas 1 juta, daftar ulang minta uang, gimana itu pak,...............!! apakah itu wajar.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

16. Baumulutmu
Hey Pak Mentri makanya dana BOS itu dibayar tepat waktu !!! BOS tu datangnya setiap 6 bulan dan nggak pernah bisa di ketahui jadwalnya , seenak enaknya saja ngucurnya . Lalu Sekolah pakai dana apa , untuk kegiatan Belajar Mengajar , sebelum BOS diterima ??? Yang dari PEMDA jg sama . Memang paling enak itu nyalahin SEKOLAH !! Kalau protes dipecat , kalau sekolah nggak bisa jalan karena nggak ada dana juga disalahin . Hukum Rimba !!! . Disekolah Negri itu juga banyak orang kayanya , juga banyak yang miskin . Ini tidak Adil !!! yang Kaya gratis yang miskin gratis . Seharusnya yang kaya itu memberi subsidi kepada yang miskin . Jadi Gratis itu bukti ketidakadilan !!! Yang Kaya bayar dong !!! yang miskin 100% gratis !!! Lalu keuangan terus dipantau LSM
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

17. agus
daftar ulang kelas I ke kelas II, kelas II ke kelas II kali Rp 25000 x 500 murid....sumbangan paksarela kelas I Rp 1.500.000 x 200 siswa....buat setor keatas....berapa.. sisanya buat bancakan...+ bancakan bP 3 begitu tiap tahunnya....
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

18. MODAR
jangan OMDO aj pak
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

19. Ortu Murid
Pak Mentri Lapor, saya tidak menemukan sama sekali pada setiap * baru adanya pungutan, saya juga lapor Pak Mentri tetapi buku buku sekolah harus beli semua dari penerbit yang sudah di tunjuk lengkap dengan alamat penjualnya laporan selesai.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

20. Dan
turun dong ke lapangan, jangan tunggu laporan aja, nomor pegaduan lupa.....semua lupa, ama janjinya...jangan-jangan lupa juga. kok...bisa?????
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

21. matkopiah
Walaaah..., Pak MENTERI......, Mana ada yang gratisan pak..? Kentut aja kalo ketahuan didenda....karena merusak lingkungan... semua sudah tradisi kita gitu lho....PaE menteri
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

22. ronggowarsito
Menteri tidak pernah turun ke bawah. Cumanya bisa omong doang...di daerah bekasi pungli di sekolah-sekolah marak. Saiki jaman edan, kalau nggak ikut edan nggak akan kebagian. Tapi seuntung untungnya orang edan...masih untung orang yang masih waras.
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

23. manusia gobblok
MAKAN BAB1 ALASAN 1S**M,BYK CACING,DLM TUBUH MANUSIA AJA BYK CACING TAII PUN ADA,GK TEPAT, KARNA BAB1 ITU ORTU NABI W4HYU,PADAHAL ORG TDK MAKAN BABI OTAKNYA GOOBLOOK..GAK MAJU2,
1 Tanggapan | Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

24. UMARBAKRIE
PAK MENTERI...., EMANGNYA KAMI PARA GURU PEMULUNG...., PAKAI ISTILAH PUNGUTAN SEGALA. DARI DULU, DARI JAMAN BELANDA KAMI TIDAK PERNAH ADA PUNGUTAN2 SEGALA. YANG ADA CUMA SUMBANGAN SUKA-RELA....GITU LHO PAK MENTERI. INIKAN CUMA MAINAN KAMI DIKALANGAN GURU KELAS BAWAH....GITU AJA KOK SEWOOOOOOT.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

25. betawi
BUKTIKAN JGN ASAL NGOMONG AJA. DAN YG HARUS WASPADA KEMENDIKNAS BUKAN MASYARAKAT. TTP AJA PAK MENTERI MSH ADA PUNGLI2 DI SEKOLAH2
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

26. Katy
jadi mendiknas kerap pesimis adanya pungli pendaftaran, berarti mendiknas sadar dong kerap adanya kolusi pada pengadaan buka pendaftaran dan tak berdaya.
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

27. cekolah
Percuma pak mentri ngomong, prakteknya tetap aja, sekolah ada uang gini gitu, emang dana BOS lari kemana?
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

28. pakwaras
dilaporkan juga dak akan ada tindak lanjut.... dana bos yang menjadi jarahan pengurus sekolah .... bagaimana mau mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan bangsa???????????
Balas Tanggapan | Suka | Laporkan

Nah jika anda ingin juga komentar.. silahkan post kan komentar anda melalui blog gratisan ini.

»»  READMORE...

Berbagi

kunjungi saja www.facebomb.com
please fill in n. enjoy its..

»»  READMORE...

DPR YG TIDAK TAHU E-MAIL

TOPIK BERITA

Bohong! Komisi VIII DPR Tak Punya Alamat Email Resmi
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Komisi VIII DPR ternyata belum memiliki email resmi. Wajar saja mereka blingsatan saat ditanya alamat email resmi mereka oleh pelajar Indonesia di Australia. ( van / gah )


7 KOMENTAR TERPOPULER VERSI GURU ESDE)

1. rakyat
YAAA AMMPUUNNN... INI GOBLOGGG N KAMPUNGANNYA UD KETERLALUAN YAAA. TIDAK MEMILIH ITU BAGUS, DARIPADA DIKASIH PILIHAN YANG BUSUUUKKK. MENDING PUASA (GOLPUT)....

2. pertanyaan serius
Tolong dipikirkan kembali, apa tahun 2014 kita masih membutuhkan DPR yang katanya jongos rakyat??? Kalau memang perlu apa jumlahnya harus sampai 500 an??? Respon teman2 kami nantikan

3. Edo
gw aja maluuuuuuuuuuuuuuu liat youtube-nya!!!! KENA LOE ANGGOTA DEWAN YANG KATANYA TERHORMAT!!!

4. rakyat kecil
Anggota DPR GOBLOG...mentang2 biasa membodohi rakyat...akhirnya alamat email pun asal sebut....dasar ga punya otak...

5. rakyat yang dibohongi
Harap catat yaaa, alamat imail DPR, suka_porno@dpr.go.id, atau suka_presiran@dpr.go.id, suka_tidur@dpr.go.id,suka_koru psi@dpr.go.id,suka_bohong@dpr. go.id. Kalo mao kasih komisi pembanguan gedung DPR ke ketua DPR, nich imelnya. sijuki_muka_tembok@dpr.go.id.. ...

6. jie
gmna rakyat mau percaya mau jalan2 aja bilang ny studi banding, klo bikin gedung bilang ny bikin RUSUNAMI

7. Putra
anggota DPR BERJAKET HITAM sibuk meminta kepada stafnya dan juga rekannya..? 'Ya itu, alamat staf ahli Komisi,' imbuh pria yang MEMEGANG MIKE. ada yang tau gak nama anggota dewan dan pria tersebut..?

»»  READMORE...

7 KOMENTAR TERPOPULER : KUNKER DPR KE AUSTRALIA

Kunjungan Kerja Anggota Dewan ke Australia menuai beberapa kecaman karena dinilai kunker tersebut sangat kontradiktif.
Inilah 7 Komentar Terpopuler versi "guru esde"

1. Guerlain Fans |anak-anak TK piknik kok ga boleh.......... weeeeeeeee|
2. Aminudin Lubis
Benar-benar sdh sangat ngawur pola fikir anggota komisi VIII DPR-RI kalo melakukan studi banding utk RUU Fakir Miskin ke Australia !!!!! Aaah... kalian sangat jelas benar membuka ketidakmampuan diri kalian sebagai anggota dewan yang tidak kapable.

Cobalah kalian berfikir ulang secara mudah saja :
1. Penduduk Australia sejak 50 thn yg lalu sdh stabil di dlm penghasilan income kapitanya, yg rata-rata per tahun bisa mencapai Rp. 200 jt.
2. Jumlah penduduk Australia tidak sebanyak Indonesia, sehingga kemajemukan masalah kesejahteraan sosial jga tidak sebanyak Indonesia.
3. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Australia di atas penduduk Indonesia, sehingga mereka mampu utk membuka lapangan usaha sendiri tanpa harus ketergantungan dg pemerintahnya sebab pola pendidikan di Australia menggunakan sisitem pendidikan terapan.
Sangat jauh berbeda dg pola pendidikan Indonesia yg mengutamakan teoritis.
4. Pemerintah Australia telah menjamin dan konsekwen di dlm hal pemberian jaminan kesejahteraan sosial kpd penduduknya.
5. Masih banyak lagi hal-hal yg membedakan nya, yg bila saya ungkap ujung-ujun----a hanya jadi membuka kebobrokan tingkah laku dan pola fikir aparat saja.

Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat (katanya) !!!
Sungguh saya tidak habis fikir kpd kalian, bukankah kalian tahu bahwa iklim kemiskinan di Indonesia sifatnya majemuk, jadi dibutuhkan juga penanganan yg majemuk !!!
Di Indonesia banyak peneliti-peneliti handal utk masalah kesejateraan sosial yang data mereka memang benar-benar empiris. Mengapa kalian tidak merangkul mereka utk sama-sama menganalisis dan membuat acuan-acuan kerja di dlm UU Fakir Miskin ?
Di Indonesia hampir semua perguruan tingginya membuka FISIP jurusan Kesejahteraan Sosial, seperti Univ.Indonesia, Univ.Muhammadiyah, Widuri, dan banyak yg lainnya, belum lagi mereka para pakar bidang Kesejateraan Sosial yg ada di DEPSOS (yang saat ini bekerja tdk pada bidangnya)


3. Masariv
Salut kepada PPIA yang telah memberikan apresiasi perihal Kunjungan Anggota DPR ke Australia, Kini saatnya terus memelihara alam keterbukaan yang sehat dan bertanggung jawab sebagai bentuk kontrol sosial kepada para wakil rakyat...Mudah2an masukan ini didengar dan dilaksanakan..sehingga kedepan hal serupa tidak terulang kembali..."Malu berbuat Cela"

4.Noname
kapan Kerja DPR Bener ? daripada ke australia lebih baik didlm negri aja ato kepelosok2 desa yg tertinggal liat kondisi rkyatnya, tentu akan lebih bermanfaat, tuntaskan dulu yg didlm negri baru ke luar. rakyat cari makan aja susah duit dihambur2in ama dewan!

5. Ahmad
namanya juga DPR = Dewan Pemeras Rakyat....aneh ko studi kemiskinan jauh" ke australi...jlas" di negri sndri bnyak yg mskin...alesan studi bilang za mo jln" ngabisin duit rakyat....kualat lo pada...Demi ALLAH rakyat gak pernah rela kalian terus bahagia diatas penderitaan rakyat...penjajah masa kini...kalian penjajah rakyat sendiri....

6. Djiang2
gak usah dikomentarin, jangan emosi nanti kita sendiri yg rugi, tensi naik, jantungan, dll, . dikomentari juga gak di dengar. Simpan kata2 kotor nanti kita sendiri yg dosa. Thanks

7.putu
mestinya menjadi DPR pake lowongn kerja....jadi ada psikotest...
yang gila tidak lulus...

»»  READMORE...

Inilah 5 Bukti Kunker DPR ke Australia isa-sia

VIVAnews – Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) menilai, kunjungan kerja komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding ke Australia tidak bermanfaat atau sia-sia. Selain memboroskan anggaran negara, banyak hal tidak efektif terkait kunjungan yang dilakukan sejak Rabu 26 April sampai dengan Senin 2 Mei 2011 tersebut.

Sikap PPIA tertuang dalam lima analisa dan rekomendasi khusus hasil perjalanan 16 anggota komisi VIII ke Australia dalam rangka menggodok RUU tentang Fakir Miskin. Pertama, RUU penanggulangan fakir miskin (PFM) tidak diperlukan karena telah ada UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 dan UU Kesejahteraan Nasional (2009).

“DPR harusnya memastikan implementasi UU SJSN dan UU Kesejahteraan Sosial sebelum membuat sebuah draf baru yang berusaha mengelola isu kebijakan sosial untuk fakir miskin,” tulis PPIA seperti dalam rilis yang diterima oleh VIVAnews.com, Selasa 3 Mei 2011.

Kedua, menurut mereka, pemilihan Australia sebagai tempat studi banding adalah tidak relevan. Seharusnya, untuk belajar penanggulangan kemiskinan, anggota DPR lebih baik belajar di negara-negara yang memiliki kedekatan sejarah, sosial dan budaya dengan Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China dan India.

“Dalam hal ini, kami menyayangkan kepergian Tim Panja ke Australia,” dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum PPIA, Mochamad Subhan Zein.

Ketiga adalah terkait dengan jumlah rombongan yang dinilai mubazir, sehingga melakukan pemborosan anggaran. Keempat, perolehan informasi yang seharusnya bisa di dapat di Indonesia. Kelima, kendala bahasa. Banyak anggota DPR yang tidak cakap berbahasa Inggris.

“Metode ceramah yang dilakukan seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Dan materi-materi yang dipaparkan pun bisa didapatkan melalui situs di internet,” kata PPIA.

Atas hal tersebut, PPIA menyampaikan beberapa rekomendasinya untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depan. Di antaranya adalah rombongan yang berangkat haruslah memiliki kualifikasi yang baik dalam hal bahasa. Anggota yang tidak mempunyai kualitas, harus dilarang ikut bepergian ke luar negeri. Kemudian, DPR RI seharusnya mengoptimalkan sumber informasi dari internet di mana mereka telah memiliki situs tersendiri.

Sementara itu, Abdul Kadir Karding, Ketua Komisi VIII yang memimpin rombongan belum bisa dihubungi melalui teleponnya.
(repro : viva news)

»»  READMORE...